Pembiayaan hingga Fintech Bakal Jadi
Tema Unggulan di Pertemuan IMF-World Bank 2018
PEMBAHASAN
Sidang Tahunan
IMF-WBG (AM 2018) merupakan forum pertemuan terbesar bidang ekonomi, keuangan,
dan pembangunan di tingkat global, yang mempertemukan pihak pemerintah (Menteri
Keuangan dan Gubernur Bank Sentral) dari 189 negara, dan pihak non pemerintah
yang menguasai sektor keuangan dan ekonomi dunia.
Setiap
tiga tahun sekali, negara-negara di dunia bersaing untuk menjadi tuan rumah
pertemuan ini, karena potensi manfaat yang sangat besar bagi perekonomian
negara tuan rumah, baik untuk mempromosikan destinasi investasi, wisata, pusat
penyelenggaraan event internasional, maupun untuk menunjukkan kemajuan dan
stabilitas ekonomi negara tuan rumah.
Sebagai
tuan rumah, Indonesia bertanggung jawab terhadap penyediaan berbagai fasilitas
untuk penyelenggaraan pertemuan dan kelancaran delegasi, yang meliputi
penyediaan hotel/ venue/ offices, handling delegasi, transportasi, fasilitas
pertemuan, fasilitas kantor, fasilitas IT/ Audio Visual dan jaringan
telekomunikasi, medis dan keamanan.
Sementara
biaya akomodasi dan makan para delegasi/ peserta selama di Bali akan ditanggung
sendiri. Dapat dibayangkan, dengan jumlah pertemuan dan delegasi yang begitu
besar, maka pemenuhan kebutuhan logistik dan kompleksitas pelayanan pertemuan
yang disediakan menjadi sangat besar, misalnya:
Para
delegasi akan menyewa kantor dan ruangan dari Pemerintah Indonesia dengan tarif
yang disepakati dengan Meeting Team Secretariat IMF - WBG, dan biaya sewa itu
akan menjadi penerimaan pemerintah Indonesia. Selain itu pemerintah juga
mengalokasikan 21 official hotels yang dapat disewa delegasi asing sebagai
lokasi akomodasi mereka.
Jumlah
pekerja lokal yang terlibat mencapai lebih dari 20.000 orang, dimana lebih dari
3.000 pekerja terlibat dalam industri layanan terkait yang bertindak sebagai
supplier dan vendor bagi seluruh kegiatan AM 2018. Di kawasan Nusa Dua sendiri
terdapat sekitar 12.000 pekerja yang terlibat di main venues, offices, dan
official hotel, sekitar 1.000 orang yang terlibat di bidang transportasi, dan
lebih 5.000 orang yang bekerja di sektor terkait seperti restauran, cindera
mata, airport handling, dan sebagainya.
Panitia
Nasional juga merekrut sebanyak lebih dari 400 orang Liaison Officer (LO) untuk
para delegasi, serta hampir 1.000 relawan untuk membantu kelancaran pertemuan
dan titik-titik strategis di Bali. IMF dan WBG sendiri juga akan merekrut dan
mempekerjakan staf lokal sebanyak lebih dari 130 orang untuk membantu
tugas-tugas administrasi dan manajemen mereka di Indonesia selama kegiatan
berlangsung.
Sejumlah
tenaga medis disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi
permasalahan kesehatan, dan pemerintah juga telah menunjuk 4 rumah sakit
sebagai rujukan bagi para peserta Sidang Tahunan, serta menyiapkan KRI Soeharso
sebagai fasilitas floating-hospital untuk kebutuhan evakuasi.
Lebih
dari 2.000 pekerja seni nasional, industri kuliner, dan industri kerajinan juga
akan turut memeriahkan AM 2018 melalui pertunjukan seni budaya, festival
kuliner, dan kerajinan Indonesia di lokasi penyelenggaraan. Hal ini untuk
memberikan kesan yang mendalam bagi para delegasi asing dan memperkenalkan
kekayaan budaya dan kekhasan Indonesia ke dunia internasional.
Pemerintah
juga telah menyiapkan 7 destinasi wisata utama di seluruh Indonesia untuk
diperkenalkan kepada para delegasi/ peserta yang diperkirakan akan
memperpanjang durasi tinggal di Indonesia dan menggunakan waktunya untuk
sekaligus berwisata dan mengenal keindahan alam Indonesia.
Analisis dan Data
Salah
satu tema yang akan diangkat adalah pembiayaan infrastruktur. Pada tema ini
tentunya Indonesia akan memamerkan percepatan pembangun infrastruktur selama
lima tahun terakhir sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang pembiayaan
tanpa menggunakan APBN.
Selama
hampir 5 tahun progres infrastruktur Indonesia sangat besar dan cepat termasuk
yang dipuji banyak negara. Ini isu yg5 akan diangkat agar pembiyaan
infrastruktur tidak hanya dibiayai APBN BUMN tapj juga dibiyai swasta.
Pembahasan
isu ini dalam Pertemuan Tahunan 2018 diharapkan dapat menghasilkan kerangka
kebijakan yang jelas dan konsisten, tata kelola yang baik, iklim usaha yang
mendukung, serta inovasi model pembiayaan infrastruktur, sehingga dapat
meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur.
Ratusan investor menghadiri Indonesia Investment Forum
2018, yang merupakan rangkaian acara dari pertemuan tahunan IMF-World Bank.
Dalam acara tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menawarkan berbagai macam
skema pembiayaan baru dalam berinvestasi di sektor infrastruktur.
Sri Mulyani
hingga Rini Bahas Pembiayaan Infrastruktur di IMF-WB
Beberapa menteri kabinet kerja
berkumpul membahas strategi pembiayaan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional. Pejabat yang ada adalah, Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan
Komisioner OJK Wimboh Santoso. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan butuh
strategi pembiayaan baru untuk mendorong pembangunan infrastruktur di
Indonesia. Karena untuk mewujudkan target
pembangunan, penting adanya kita mendapatkan pendanaan yang tepat, sumber
pendanaan konvensional dari perbankan, obligasi, akan menjadi sumber pembiayaan
yang diandalkan,
Rini menyebut, peran BUMN dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi juga cukup tinggi. Salah satunya adalah melalui
30 sektor yang dikuasai oleh BUMN, seperti BUMN karya, BUMN perbankan, dan
banyak lainnya. Rini mengungkapkan, ekonomi Indonesia saat ini masih
konsisten tumbuh di level 5% dengan inflasi berhasil dijaga pada level rendah
sekitar 3%. Dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur diharapkan bisa
mencapai target pembangunan ekonomi seperti menurunkan angka kemiskinan dan
menekan angka pengangguran. Sri Mulyani hingga Rini Bahas Pembiayaan
Infrastruktur di IMF-WBFoto: Hendra Kusuma Sementara itu, Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati kolaborasi pemerintah dengan lembaga negara dalam
menyediakan aturan baru pembiayaan infrastruktur harus terus
dilakukan, "Acara ini hasil kolaborasi yang kuat memberikan gagasan,
khususnya dari pemaparan, Bu Rini, dan OJK, dan BI" ungkap Sri Mulynai. Pembangunan
infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN maupun yang melibatkan pihak swasta
memiliki dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita hadir karena ingin bahas
paradigma baru dalam pembiayaan, dan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi,
inflasi juga rendah," jelas dia.
Strategi pembiayaan pembangunan
infrastruktur pun harus dilakukan agar tekanan terhadap fiskal semakin
berkurang, artinya alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur
bisa dikurangi melalui pembiayaan. "Kenapa butuh infrastruktur,
karena adanya paradigma baru pembiayaan proyek, " tutup dia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani,
mengatakan Pemerintah serius memperbaiki kondisi ekonomi domestik. Hal ini
dilakukan untuk membuat iklim pembiayaan infrastruktur, terutama oleh swasta
yang makin baik. Dia menjelaskan, paradigma baru pembiayaan infrastruktur
dengan melibatkan swasta amat berkaitan dengan peran pemerintah dalam
melindungi para investor dari berbagai ancaman tradisional, salah satunya
fluktuasi nilai tukar.
"Kita tahu bahwa infrastruktur
rentan terhadap risiko maturity, komitmen panjang, serta risiko dari sisi mata
uang. Kita mengundang pembiayaan dari luar yang revenue dalam mata uang lokal.
Jadi risiko tradisional harus ditangani," kata dia, dalam 'Indonesia
Investment Forum', Conrad Hotel, Bali, Selasa (9/10/2018).
Selain itu, upaya lain yang
dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadikan pembiayaan infrastruktur makin
menarik adalah terus berusaha memperbanyak instrumen pembiayaan proyek
infrastruktur oleh swasta.
"Kita berupaya sangat keras
untuk memperkenalkan lebih banyak instrumen dan lebih banyak lembaga pembiayaan
(di bawah pemerintahan)," ujar dia.
Dengan demikian, diharapkan pihak
investor memiliki lebih banyak pilihan ketika hendak masuk dalam pembiayaan
infrastruktur.
"Setiap negara tidak bisa
menarik swasta untuk terlibat tanpa menciptakan keadaan makroekonomi yang
stabil. Itu adalah pekerjaan Pak Perry (Gubernur BI), saya, dan Pak Wimboh
(Ketua Dewan Komisioner OJK)," tegas dia.
Upaya Pemerintah Tawarkan Pembiayaan
Infrastruktur Lebih Menarik
Perhelatan IMF-World Bank Annual
Meeting 2018 makin dekat. Berbagai
persiapan terus dilakukan Indonesia sebagai tuan rumah. Tak hanya
mempersiapkan sarana serta infrastruktur pendukung, Indonesia juga telah menyiapkan beberapa tema besar yang
bakal dibawa ke pertemuan yang akan diselenggarakan 8-14 Oktober di Denpasar,
Bali.
Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia (BI), Dodi
Zulverdi, mengatakan salah satu tema yang bakal disodorkan Indonesia adalah
terkait mekanisme pembiayaan proyek infrastruktur oleh swasta terutama dengan
instrumen pasar keuangan.
"Kita akan coba pastikan bisa dibahas dengan baik. Kita mau
dapat pelajaran seperti apa framework yang baik, regulasinya bagaimana, legal
basic bagaimana koordinasi antarlembaga bagaimana," kata dia
"Indonesia saat ini sedang gencar membangun infrastruktur.
Pembiayaan terbatas dari pemerintah kita perlu dapat masukan soal-soal
sumber-sumber pembiayaan dari swasta," lanjut dia.
Tak hanya bicara, Indonesia juga akan 'memamerkan' beberapa
proyek infrastruktur yang selama ini sudah dibangun dengan mekanisme pembiayaan
oleh swasta.
"Pemerintah sudah punya program. Kita kerja sama dengan
Kementerian BUMN untuk tampilkan beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai
swasta. Kita tujunjukkan kita tidak hanya bicara tapi kita sudah lakukan,"
ujar dia.
Selain itu, Indonesia juga akan menjadi inisiator diskusi
terkait pengembangan ekonomi berbasis syariah. Dodi menyampaikan sub tema
ekonomi syariah yang diangkat seperti, pembiayaan berbasis syariah dan
efektivitas ekonomi syariah dalam mencapai target-target sustainable
development goals (SDGs).
"Peran pembiayaan berbasis syariah dan kita ingin tunjukan
bahwa ekonomi syariah punya peran dalam pencapaian SDGs. Itu (ekonomi syariah)
bisa sangat efektif mencapai target SDGs. Kita ingin bahas manajemen keuangan
syariah, seperti sukuk juga keuangan syariah berbasis sosial financing, seperti
wakaf dan zakat," imbuh dia.
"Selain itu kita bersama negara Asia dan Timur Tengah
diharapkan bisa menyepakati standard-standard sebagai kesepakatan bersama dalam
pengembangan ekonomi syariah. BI sedang susun beberapa standard," ujar
Dodi Indonesia
juga akan mendorong agar pembahasan terkait financial technology (fintech)
mendapatkan perhatian khusus dalam IMF-World Bank Annual
Meeting kali ini.
"Kita akan lead
terkait prinsip fintech yang menguntungkan. Artinya kita akan bahas bagaima
mengoptimalkan manfaat positif dari fintech, sambil juga membahas upaya untuk
memitigasi risiko," kata dia.
Pertemuan IMF-WB, Menkeu: Perubahan paradigma pembiayaan
infrastruktur butuh stabilitas makro
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan
perubahan paradigma dalam pembiayaan infrastruktur membutuhkan stabilitas
ekonomi makro untuk memberikan kepastian terhadap investor swasta. "Kita
tidak bisa membuat paradigma baru tanpa stabilitas ekonomi makro. Untuk itu,
pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa
Keuangan," kata Sri Mulyani saat memberikan pidato kunci dalam acara
"Indonesia Investment Forum" di Nusa Dua, Bali, Selasa. Sri Mulyani
mengatakan perubahan paradigma dalam pembiayaan infrastruktur sangat penting karena
dalam kondisi saat ini tidak mungkin mengandalkan cara-cara tradisional melalui
pendanaan dari sisi fiskal, karena APBN yang terbatas.
Perubahan paradigma ini mencakup
skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),
mendorong keterlibatan BUMN atau menggunakan blended finance untuk mendorong
kebutuhan infrastruktur.
Melalui skema KPBU, pemerintah
berupaya memberikan jaminan dan kesiapan proyek kepada investor swasta yang
diantaranya mencakup kebutuhan dana maupun pengadaan lahan agar tidak ada
hambatan dari segi non teknis.
"Mengundang swasta berarti ada
proses pengadaan barang dan jasa serta persiapan proyek yang baik, karena
mustahil swasta masuk kalau tidak ada perbaikan kualitas. Menciptakan
transparansi ini yang biasanya sulit dilakukan karena selalu menjadi bottleneck,"
kata Sri Mulyani.
Selain itu, upaya mengurangi risiko
bagi investor juga dilakukan karena proyek jangka panjang biasanya terkendala
persoalan jatuh tempo pinjaman atau risiko mata uang sehingga ikut menjadi
penghambat pengadaan infrastruktur dari swasta.
Sri Mulyani menyakini skema
pembiayaan alternatif dapat berhasil karena telah didukung oleh penciptaan
instrumen investasi, jaminan dari pemerintah melalui BUMN dibawah Kementerian
Keuangan dan struktur maupun desain yang diinginkan swasta.
Hal ini juga didukung oleh
stabilitas ekonomi makro yang telah terjalin dalam beberapa tahun terakhir,
melalui pertumbuhan ekonomi yang terjaga rata-rata sebesar lima persen, inflasi
yang rendah dan upaya-upaya lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan
maupun defisit fiskal. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan paradigma baru dalam pengadaan
infrastruktur sangat penting karena Indonesia sebagai negara berkembang
merupakan daerah tujuan investasi yang menarik. Ia menambahkan OJK telah berupaya
untuk mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan berbagai instrumen keuangan
maupun pengembangan pasar yang lebih canggih agar pembangunan proyek berbasis
lingkungan dapat terwujud."Penciptaan lapangan kerja
maupun pembangunan proyek yang bermanfaat bagi masa depan dan lingkungan sangat
dibutuhkan. Kombinasi itu penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan," kata Wimboh. Sementara itu, Menteri BUMN Rini
Soemarno menawarkan kesempatan investasi sebesar 42,1 miliar dolar AS kepada
pihak swasta untuk 78 proyek yang mencakup infrastruktur di berbagai sektor
dalam pertemuan tahunan ini. Rini mengharapkan pemilik modal
swasta berminat untuk masuk dan terlibat dalam pengadaan infrastruktur di
Indonesia melalui berbagai skema pembiayaan alternatif yang sudah ditawarkan
dan disiapkan oleh pemerintah. Ikut hadir dalam Indonesia
Investment Forum ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
sumber :
Komentar
Posting Komentar